Provinsi Nusa Tenggara Barat siap mensukseskan program Perhutanan Sosial


Bagikan Bagikan
Blog Single
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Proyek Penguatan Perhutanan Sosial (Strengthening of Social Forestry in Indonesia disingkat SSF) pada Kamis, 9 September 2021 bertempat di Golden Palace Hotel, Mataram. Proyek ini merupakan hibah Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dan bertujuan untuk meningkatkan hak akses dan memperkuat manajemen masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan di area prioritas tertentu yang dialokasikan untuk Perhutanan Sosial.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik Proyek SSF ini karena Perhutanan Sosial juga merupakan program prioritas di Provinsi NTB . Acara dibuka dengan Laporan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Bapak Ojom Sumantri, S.Hut., M.Si. “Kegiatan Proyek Penguatan Perhutanan Sosial ini adalah kegiatan bersama, dan kita bisa bersinergi dari Provinsi hingga Kabupaten”, ujar Bapak Ojom menutup sambutannya.

Kemudian di dalam sambutan pembukaan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibacakan oleh Asisten II Provinsi NTB, Ir. Muhammad Husni, MSi. dikatakan bahwa hadirnya proyek SSF ini akan menjadi solusi terhadap penyelesaian konflik tenurial yang mencakup percepatan pemberian akses legal pengelolaan Perhutanan Sosial serta penguatan kapasitas dan kualitas seluruh Perhutanan Sosial yang sudah ada di wilayah Kabupaten atau Kota yang menjadi sasaran Proyek SSF. Melalui berbagai kegiatan Proyek SSF diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan Perhutanan Sosial di Provinsi NTB, khususnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima yang menjadi sasaran kegiatan proyek ini.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan secara virtual oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mengatakan bahwa Proyek SSF diharapkan dapat menjadi role model dalam pengembangan Perhutanan Sosial secara harmonis oleh pemerintah pusat dan daerah. Proyek ini juga diharapkan dapat mengisi kekurangan anggaran pemerintah (filling the gap) dalam upaya percepatan program Perhutanan Sosial. Melalui Perhutanan Sosial diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya di dalam mengelola sumber daya hutan, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta menjaga kelestarian hutan.

Di dalam sesi paparan, Pemimpin Proyek SSF, Dr. Ir. Dede Rohadi M.Sc. mengatakan bahwa melalui Proyek SSF diharapkan sedikitnya akan terbentuk 120 persetujuan Perhutanan Sosial yang baru di tiga wilayah sasaran proyek di Provinsi NTB, disamping sekitar 20 pemegang izin yang kini telah terbentuk. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok Perhutanan Sosial tersebut akan didampingi dalam pengembangan usahanya sehingga diharapkan akan berkembang menjadi cluster-cluster produsen komoditas unggulan yang terkoneksi dengan off taker sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Model pengembangan usaha yang berkesinambungan dengan tetap melestarikan fungsi-fungsi hutan akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalam pengembangan Perhutanan Sosial tersebut. Saat ini di ketiga kabupaten/kota sasaran Proyek SSF telah direkrut sebanyak 2 orang Fasilitator Perhutanan Sosial, 5 orang Tenaga Administrasi Lapangan dan 28 orang Pendamping Masyarakat yang akan bertugas di dalam proses-proses pendampingan dan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Perhutanan Sosial di wilayah sasaran proyek di Provinsi Nusa Tenggara Barat.