akps.menlhk@gmail.com   |   (021) 5720202
Akses kelola perhutanan sosial

kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Tentang Program Perhutanan Sosial


Hingga kini, pemerintah memiliki 2 agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

Melihat tujuan ini, pemerintah telah kini menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Program ini adalah Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Hingga saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Pemerintah sendiri telah mentargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha area hutan. Dan dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingungan dapatsejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakt setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

Tahapan dalam Perhutanan Sosial


Tahapan dalam pengajuan akses kelola perhutani sosial dibuat dengan sederhana untuk memudahkan para pengguna sistem ini. Adapun bagan alir pengajuan akses kelola perhutani sosial adalah sebagai berikut:



  1. Pemohon mengajukan pendaftaran anggota secara online
  2. Seteleh pendaftaran anggota, pemohon mengisi formulir pengajuan usulan serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung
  3. Usulan yang diajukan akan dicek kelengkapan dan kebenarannya, jika memenuhi syarat maka akan dilakukan verifikasi lapangan
  4. Jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi usulan dan dokumen
  5. Jika verifikasi dilapangan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk melakukan koreksi atau kelengkapan usulan dokumen
  6. Jika dokumen dan dan verifikasi lapangan memenuhi persyaraytan maka akan dilakukan pembuatan peta
  7. Setelah pembuatan peta maka draft SK akan di dilakukan
  8. Penetapan Areal Kerja (PAK) melalui SK Kementerian akan diberikan
  9. Setelah memiliki SK Kementerian untuk PAK, maka pengajuan izin pengelolaan bisa dilakukan

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan


  1. Permohonan masyarakat setempat diajukan oleh Ketua Kelompok atau Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan :
    • Sketsa lokasi areal yang dimohon; dan
    • Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah
  2. Berdasarkan permohonan masyarakat setempat Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
  3. Usulan Bupati/Walikota dilengkapi dengan :
    • Peta digital lokasi calon areal kerja HKm dengan skala paling kecil 1: 50.000;
    • Deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
    • Daftar nama-nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh Camat dan kepala Desa/Lurah.
    • Surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar hutan kemasyarakatan.
  4. Terhadap usulan Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Bupati/ Walikota terhadap hal-hal antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan
  5. Berdasarkan hasil verifikasi Direktur Jenderal dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja HKm.
  6. Terhadap usulan yang ditolak sebagian atau seluruhnya Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota.
  7. Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian dilakukan Pembuatan peta areal kerja oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari Direktur Jenderal.

*Berdasarkan P.88/2014

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa


  1. Permohonan diajukan oleh Kepala Desa untuk lembaga desa yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan:
    • sketsa lokasi areal yang dimohon;
    • lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa
    • rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa
  2. Dalam hal areal yang diusulkan untuk pemanfaatan kayu, maka lampiran permohonan dilengkapi dengan foto copy akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum, dan rencana pemanfaatan kayu pada kawasan pemanfaatan
  3. Berdasarkan permohonan kepala desa dan/atau hasil penentuan calon areal kerja hutan desa Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan desa kepada Menteri
  4. Usulan Bupati/Walikotatersebut dilengkapi dengan :
    • peta digital lokasi calon areal kerja hutan desa dengan skala paling kecil 1:50.000;
    • deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan;
    • surat usulan dari Kepala Desa untuk lembaga desa dan/atau hasil penentuan calon areal kerja hutan desa;
    • lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa;
    • rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa; dan
    • surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar hutan desa
  5. Dalam hal areal yang diusulkan untuk pemanfaatan kayu, maka usulan Bupati/Walikota dilengkapi dengan foto copy akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum, dan rencana pemanfaatan kayu pada kawasan pemanfaatan.
  6. Setelah usulan Bupati/Walikota maka dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk dari Direktur Jenderal. Verifikasi dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap usulan Bupati/Walikota dan Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagai bahan pertimbangan penetapan areal kerja hutan desa lebih lanjut.
  7. Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
  8. Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima maka dilakukan :
    • penyiapan peta areal kerja oleh Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan;
    • penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

*Berdasarkan P.89/2014

Tata Cara Pengajuan Izin Hutan Tanaman Rakyat


  1. Perseorangan atau Kelompok/ koperasi membuat surat permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Kepala UPT. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan:
    • Untuk perseorangan: membentuk Kelompok Tani Hutan dengan melampirkan Fotocopy KTP dan daftar anggota Kelompok Tani Hutan, Surat keterangan domisili dari Kepala Desa dimana Pemohon tinggal (Surat keterangan dikeluarkan setelah Kepada Desa melakukan verifikasi fotokopi KTP), dan Sketsa areal yang dimohonkan (pembuatan sketsa difasilitasi oleh pendamping HTR).
    • Untuk Koperasi: melampirkan fotocopy akte pendirian dan daftar anggota koperasi, Surat keterangan dari Kepala Desa bahwa koperasi tersebut dibentuk oleh masyarakat Desa setempat bukan dari luar desa tersebut. (beberapa desa sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR), dan Peta areal yang dimohon untuk luasan diatas 15 hektar dengan paling kecil skala 1:10.000 (pembuatan peta difasilitasi oleh pendamping HTR).
  2. Kepala UPT berdasarkan tembusan melakukan verifikasi atas persyaratan administarasi dan peta sketsa/peta areal yang dimohonkan dan berkoordinasi dengan BPKH. Kemudian hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dan atau Kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis
  3. Penetapan IUPHHK dilakukan sebagai berikut:
    • Jika diajukan kepada Bupati/ Walikota: Berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPT, maka Bupati/Walikota atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, dan Kepala UPT
    • Jika diajukan kepada Kepala KPHP: Dalam KPHP dan personilnya sudah ditetapkan, maka Kepala KPHP atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan IUPHHK- HTR dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur, Bupati/Walikota, Dirjen Bina Usahak Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, dan Kepala UPT.

*Berdasarkan P.55/2011