Fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat perlu dilakukan agar data subjek (calon pemegang persetujuan) dan data objek (calon areal persetujuan) yang diajukan tepat sasaran dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Dengan demikian dokumen permohonan yang yang diajukan dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.