Pada hari Kamis tanggal 15 Febuari 2024, telah diadakan rapat pembahasan hasil penyusunan dokumen Masterplan Intregated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di ruang rapat Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Jakarta.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendiskusikan draft naskah masterplan IAD di masing-masing lokasi Proyek SSF. Dokumen yang telah selesai disusun harapannya dapat diajukan sebagai output dari komponen kebijakan dalam mendukung Perhutanan Sosial. Targetnya, dokumen tersebut dapat segera difinalisasi pada beberapa bulan kedepan. Dokumen Masterplan IAD diharapkan dapat menjadi dasar dalam  pengajuan dan pendistribusian hibah inovatif di masing-masing lokasi.

Hingga rapat dilaksanakan telah tersusun lima draft naskah Masterplan IAD. Pada rapat kali ini disampaikan progres capaian dan tantangan dalam penyusunan naskah serta tindak lanjut yang masih perlu dilakukan untuk memfinalisasi dokumen, sehingga diperoleh dokumen masterplan yang siap untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan dengan SK Bupati.

Sebagai gambaran umum, fokus IAD di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Lampung Selatan adalah pada pengembangan ekowisata. Adapun IAD di Kabupaten/Kota Bima dan Dompu fokus pada Mitigasi Bencana, sedangkan di Kabupaten Halmahera Barat pada pengembangan ekowisata berbasis budaya atau wana budaya. Progres penyusunan naskah dokumen pada kelima kabupaten tersebut berkisar antara 75 – 90 %.  

Dalam proses penyusunan naskah masterplan, Tim Penyusun menemui kendala pemenuhan data dan dukungan dari Tim Daerah, sehingga harapannya ada tindak lanjut dari pertemuan ini untuk kemudian diproses kembali bersama Tim Penyusun di Daerah Kabupaten/Kota. Sejatinya, konsep Pembangunan Wilayah Terpadu atau IAD ini mengandung strategi pembangunan dimana sinergitas lintas sektor yang dilaksanakan di dalam satu bentang lahan (landscape). Oleh karena itu, rencana aksi yang tertuang di dalam Masterplan IAD merupakan agenda bersama para pihak dalam mendukung pengelolaan perhutanan sosial di daerah yang diselaraskan dengan agenda pembangunan kabupaten/kota.**